Sempat Gemetar, Ini Cerita Dokter yang Suntikkan Vaksin Ke Presiden

Zonamakassar.com, Jakarta – Wakil Dokter Kepresidenan dr Abdul Muthalib menjadi orang yang menyuntikkan vaksin Covid-19 untuk Presiden Joko Widodo.

Acara penyuntikan vaksin Covid-19 perdana itu berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Ia mengatakan sempat merasa deg-degan sebelum menyuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke dalam tubuh orang nomor satu di republik ini.

Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa gugup,” kata Abdul Muthalib usai penyuntikan.

Namun, saat memulai penyuntikan, ia merasa tenang kembali dan dapat mengendalikan rasa gugup yang melanda sebelumnya.

Penyuntikan vaksin Covid-19 untuk Presiden Jokowi berjalan lancar dan tanpa rasa sakit. Bahkan, Abdul Muthalib mengatakan tak ada pendarahan di bekas suntikan Presiden Jokowi.

“Pada waktu menyuntikkannya tidak masalah. Tidak gemetaran lagi waktu menyuntikkannya. Pertamanya saja agak gemetaran,” kata Abdul Muthalib.

“Semua berjalan baik dan lancar, enggak ada masalah. Bahkan tidak ada pendarahan sama sekali di bekas suntikannya. Sekarang masih menunggu 30 menit ke depan,” tutur Abdul Muthalib.(*)

Selamat Buat 6 Menteri Baru, Semoga Amanah Memakmurkan Seluruh Rakyat Indonesia

Zonamakassar.com, Makassar, Selamat buat 6 Menteri baru semoga amanah memakmurkan seluruh rakyat Indonesia

Akhirnya hari ini reshuffle kabinet diumumkan oleh presiden Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Mar’uf Amin di istana merdeka. Ada 6 wajah menteri baru yang masuk menggantikan yang lama.

Hiruk- pikuk soal usulan reshuffle kabinet memang sudah santer beredar dan di percakapkan elite politik dan pengamat dinegeri ini. Pertanyaan publik sederhana saja kalau Menteri diganti emangnya langsung beres semua urusan- urusan rakyat?, kan tidak juga begitu, “ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (22/12).

Tentu saja ada yang berubah, yang berubah siginifikan itu bagi mereka yang satu gerbong, diluar itu ya antrilah bahasa sederhananya. Bagi yang satu gerbong tentu akan lebih cepat berubah drastis dan diikuti oleh konco- koncone itu yang biasanya terjadi, “canda Silaen.

Menurut pengamat mengatakan bahwa reshuffle kabinet ini dapat nilai 7,5, karena wajah Menteri sudah tidak asing alias pemain lama maka diharapkan tak perlu lama untuk mengeksekusi kebijakan yang pro pemerintah karena sudah punya pengalaman dan besar harapan agar jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak, seperti menteri yang kena OTT, “jelas Silaen.

Silaen bukan kritik ini hanya sekedar flashback saja, agar amanah yang diberikan Presiden Jokowi bisa selaras dengan harapan rakyat didalam memulihkan kembali ekonomi yang sedang terpuruk dari hantaman pandemik Covid-19. Sejatinya pemulihan ekonomi rakyat menjadi tugas dan tanggung jawab semua menteri bersama kepala- kepala daerah seluruh Indonesia, “tutur Silaen.

Bagi menteri lama yang di reshuffle, harus tetap semangat, optimis dan tetap bersyukur, perombakan kabinet bagian dari kompromi dan dinamika politik kekinian, jabatan datang dan pergi sesuatu yang harus disikapi dengan bijak dan lapang dada, “imbuhnya.

Selamat bertugas untuk 6 Menteri yang baru diumumkan dan akan dilantik hari ini, semoga sukses memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, lewat kebijakan pemerintah yang diemban dan diamanahkan untuk dieksekusi buat rakyat Indonesia, “tandasnya.

Presiden: Tak Boleh Ada Penyandang Disabilitas yang Tertinggal dari Berbagai Program Pemerintah

Zonamakassar.com, Jakarta — Peringatan Hari Disabilitas Internasional pada tahun ini harus menjadi momentum penegasan kepedulian dan solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas. Dalam sambutannya secara virtual pada peringatan Hari Disabilitas Internasional yang digelar pada Kamis, 3 Desember 2020, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan dan kesempatan terhadap akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas. “Banyak Peraturan Pemerintah (PP) yang telah saya tanda tangani di tahun 2019. Ada PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 3 Desember 2020. Di tahun 2020 ini, terdapat empat PP yang juga ditandatangani Presiden, yakni PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan. Selain itu, dua Peraturan Presiden (Perpres) juga telah ditandatangani Presiden, yaitu Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan terhadap Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perpres Nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. “Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak dan kalau memang sangat diperlukan saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi, kuncinya bukan semata-mata di regulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi,” kata Presiden. Oleh sebab itu, tugas semua pihak ke depannya ialah memastikan bahwa semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dan dirasakan manfaatnya oleh penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Komisi Nasional Disabilitas yang dibentuk melalui Perpres Nomor 68 tahun 2020 memiliki peran yang sangat strategis. Presiden memberikan tanggung jawab sekaligus harapan besar bagi komisi tersebut untuk mempercepat pelaksanaan visi besar Indonesia terhadap penyandang disabilitas. Semua pihak mulai dari kementerian hingga pemerintah daerah juga harus aktif dalam mendukung hal tersebut. “Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah,” tandasnya. (*)

Presiden Joko Widodo Beri Bintang Mahaputra Adipradana ke Mantan Menteri Susi

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana di Istana Negara Jakarta. Para mantan menteri Jokowi pun turut menerima tanda kehormatan yang dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan Negara Indonesia. Rabu, 11/11/2020

Salah satunya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Kerja Susi Pudjiastuti. Dirinya mendapat Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi.

Susi Pudjiastuti menggunakan kebaya merah dengan bawahan kain batik coklat. Kebaya tersebut dipadu padani dengan selendang hijau muda.

Selain itu, Susi yang menggunakan sanggul tersebut tetap menjaga protokol kesehatan. Selain menggunakan faceshield, dirinya juga terlihat menggunakan masker batik merah yang selaras dengan kebayanya tersebut.

Hal ini membuat Susi tetap terlihat anggun dengan tampilan merah membara untuk menerima penghormatan dari RI 1 tersebut.

Seperti diketahui, Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, yang menyatakan beberapa syarat khusus untuk menerima Bintang Mahaputera, antara lain berjasa luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Usai di Lantik, Presiden Jokowi Prioritaskan Lima Hal di Periode Keduanya

Zonamakassar.com, Jakarta – Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden periode kedua, Jokowi menyampaikan lima hal yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan.
“Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” ujar Jokowi di Gedung DPR/MPR hari ini, Minggu (20/10/2019).
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” tambah Jokowi.
Kedua, lanjut Jokowi, pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
“Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” tutur Jokowi.
Keempat, kata Jokowi, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong.
“Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” tegas Jokowi.
Pada akhirnya, lanjut Jokowi, yang Kelima adalah transformasi ekonomi. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jokowi.

Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2019

Zonamakassar.com, Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, di halaman Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Di kutip CNNIndonesia.com di lapangan, Jokowi tiba di lokasi upacara bersama Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla, sekitar pukul 08.00 WIB.

Ia dan JK, bersama Iriana dan Mufidah, langsung menuju lapangan upacara yang sudah dipenuhi pejabat negara, tamu dari negara sahabat, serta peserta upacara yang sudah berbaris rapih.

Jokowi langsung menuju podium. Ia pun mempersilakan upacara untuk dilaksanakan. Setelah itu, Jokowi memimpin peserta upacara untuk mengheningkan cipta.

Dalam upacara, Naskah Pancasila dibacakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang alias OSO.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dibacakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan

Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo membacakan dan menandatangani naskah Ikrar. Rangkaian upacara ditutup doa yang dibacakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Selepas upacara, Jokowi bersama JK lantas meninjau sumur, Monumen Pancasila, dan bangunan bersejarah lainnya.

Hadir dalam upacara ini antara lain, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Rini Soemarno.

Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(*)

Di Hadiri 2500 Peserta, Presiden Jokowi Bakal Buka Munas Hipmi XVI

Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia bersama para pengurus HIPMI

Zonamakassar.com, Jakarta – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda (BPP HIPMI) bakal menggelar Musyawarah Nasional (Munas) XVI 2019 di Jakarta, Senin (16/09/2019).

Ketua Umum BPP HIPMI, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Munas tersebut akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, dan dipastikan bakal dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

“Insyaallah, Munas akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Semoga lancar dan tak ada aral melintang. Ini sebuah kehormatan bagi segenap anggota HIPMI, sebab Munas terakhir dipenghujung kepengurusan ini kembali akan dibuka oleh Bapak Presiden,” ucap Bahlil, dikantornya, Kamis, (12/9/2019).

Bahlil juga menjelaskan, Munas bertema “Melanjutkan Peran HIPMI sebagai Lokomotif Pembangunan Ekonomi Berkeadilan”, bakal ramaikan sebanyak 2500 peserta.

Sebanyak 2500 peserta bakal hadir. Dan pada munas nanti ada tiga keputusan besar yang pertama, rekomendasi gagasan HIPMI kepada pemerintah untuk lima tahun kedepan. Terkait pembangunan infrastruktur dan pertambahan ekonomi di indoenesia, serta meningkatkan SDM,” ujarnya.

Selain itu, Munas juga akan diisi dengan berbagai kegiatan lainnya diantaranya diskusi Business Matching, Forum Dialog Ekonomi dan Bisnis.

Pada diskusi tersebut, HIPMI juga akan menghadirkan sejumlah narasumber yang diantaranya Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (pengusaha sekaligus senior HIPMI), Erick Thohir, Ketua Kadin yang juga senior HIPMI, Rosan P. Roeslani dan Anggota DPR-RI Maruarar Sirait.

Dan pada topik kedua akan membahas “Peluang dan Tantangan Ekonomi di Era Revolusi Industri 4.0”. Sejumlah narasumber akan dihadirkan adalah Raja Sapta Oktohari dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf.

Lanjut Ia mengungkapkan, saat ini terdapat tiga kandidat calon Ketua Umum yakni Bagas Adhadirgha (Ketua Bidang Luar Negeri dan Pariwisata BPP HIPMI), Ajib Hamdani (Wakil Bendahara Umum BPP HIPMI), Mardani H Maming (mantan Bupati Tanah Bumbu dan Ketua APKASI).

“Para kandidat ini telah menjalani tahapan-tahapan penjaringan serta persyaratan lainnya sehingga layak untuk bertarung di Pemilihan Nasional Ketua Umum BPP HIPMI periode berikut,” pungkas Bahlil.(*)

Ganti Jakarta, 5 Alasan Jokowi Pilih Penajam-Kutai Jadi Ibu Kota Baru

Zonamakassar.com, Jakarta – Ibu kota baru Indonesia resmi diumumkan Presiden Jokowi di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. Pengumuman Ibu kota baru ini dirilis Presiden Joko Widodo secara resmi di Istana Negara, Senin (26/8/2019) siang.
“Berdasarkan riset tiga tahun. Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur,” kata Jokowi di Istana, Senin (26/8/2019) siang.
Terkait pemilihan ibu kota baru ini, terdapat lima alasan kenapa dua tempat itu yang dipilih. Alasan Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara dipilih jadi ibu kota baru di antaranya, pertama, karena menurut Jokowi, risiko bencana minimal, baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor.
Kedua, “lokasi strategis, ada di tengah-tengah Indonesia.” Secara geografis, jarak rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh Provinsi di Indonesia memang cukup pendek, yakni 893 km–terpendek kedua di antara lima calon ibu kota lainnya, atau di bawah Kalimantan Tengah yang jarak rata-rata ke seluruh provinsinya sejauh 792 km.
Ketiga, kabupaten itu ada “di dekat perkotaan yang sudah berkembang: Balikpapan dan Samarinda”.
Keempat, kata Jokowi, “infrastruktur yang relatif lengkap.” Dan terakhir di dua tempat itu “tersedia lahan yang sudah dikuasai pemerintah, seluas 180 hektare.” Jokowi mengatakan setelah ini pemerintah akan mulai merancang UU ibukota baru. 2020 akhir pemerintah akan memulai konstruksi, dan pada 2024, pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Pembangunan akan dilakukan bersama swasta. Untuk APBN hanya menyumbang 19 persen dari total biaya yang dibutuhkan.
Jika ibu kota dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, bagaimana dengan Jakarta? Jokowi memastikan, “Jakarta akan tetap jadi pusat bisnis, perdagangan yang berskala global.” Terkait nasib Jakarta ini, Sekjen PPP Arsul Sani turut menanggapi. Ia mengatakan salah satu yang perlu dipersiapkan adalah dasar hukum pembentukan ibu kota baru.
“Kalau tanpa ada landasan UU, takutnya bisa berubah pikiran presiden berikutnya,” kata Arsul di Jakarta, Senin (26/8/2019). Pengamat perkotaan yang juga dosen di Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna mengatakan UU baru diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah hukum di kemudian hari.
Pemerintah sudah tahu itu. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan, “pastinya dirumuskan jadi satu UU.” Baca juga: Presiden Jokowi akan Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru Senin Siang Ini Saat ini, landasan hukum ibu kota Indonesia adalah UU 29/2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (PDF).
Sebelumnya landasan hukum ibu kota adalah UU 34/1999. Aturan lama ini diganti karena “sudah tidak sesuai dengan karakteristik permasalahan Provinsi DKI Jakarta, perkembangan keadaan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan.” Jika UU baru ini terbit, otomatis UU 29/2007 tidak lagi berlaku. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi menjelaskan, hal paling mendasar yang bakal dialami Jakarta adalah kehilangan gelar ‘DKI’.
(tirto.id)

Di Istana Negara Presiden Lantik 781 Perwira TNI dan Polri

Zonamakassar.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 16 Juli 2019, bertindak selaku inspektur upacara dalam Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri tahun 2019 yang bertempat di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Presiden dalam kesempatan tersebut sekaligus melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja (capaja) yang berjumlah 781 orang dari mantra TNI dan Kepolisian.

Tanda pangkat disematkan oleh Kepala Negara di pundak empat orang perwira remaja yang meraih penghargaan Adhi Makayasa (lulusan terbaik), baik dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), maupun Akademi Kepolisian (Akpol). Perwira remaja berprestasi tersebut yaitu Fajar Muhammad Al Farouk dari Akmil, Ariz Pama Yudhaprawira dari AAL, Muhammad Ihza Nurrabbani dari AAU, dan Muhammad Idris dari Akpol.

Saat penyematan tanda pangkat berlangsung, delapan pesawat tempur F-16 TNI AU melintas di area udara Istana Kepresidenan. Setelahnya, Kepala Negara mengambil sumpah bagi seluruh perwira TNI dan Polri.

Pengambilan sumpah tersebut secara simbolis diwakili oleh lima perwira menurut agama yang dianut, yakni Try Sutrisno (Akmil) sebagai perwakilan beragama Islam, Risma Gusly Maria S. (AAL) sebagai perwakilan beragama Protestan, Gregorius Nourmanda Allo Tangko (AAU) perwakilan beragama Katolik, Ni Luh Putu Titin (Akpol) sebagai perwakilan beragama Hindu, dan William (Akmil) sebagai perwakilan beragama Buddha.

Para perwira yang dilantik langsung oleh Presiden itu terdiri atas 475 perwira dari TNI dan 306 perwira dari Polri. Pelantikan 475 perwira dari Akademi TNI itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 53 TNI Tahun 2019. Sementara itu, 306 perwira lain yang berasal dari Akademi Kepolisian dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 54 Polri Tahun 2019.

Selepas acara tersebut, Presiden beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla beramah tamah dengan empat orang perwira penerima penghargaan Adhi Makayasa beserta orang tua masing-masing di ruang kredensial Istana Merdeka. (*)

Pidato ‘Visi Indonesia’ Jokowi Mendapat Dukungan Warganet

Zonamakassar.com, Makassar – Pidato berapi-api dari Presiden terpilih Joko Widodo dalam ‘Visi Indonesia’ mendapat respons positif dari warganet. Pidato yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, itu bahkan sempat trending topic nomor satu dimedia sosial Tanah Air.

“Banyak dukungan warganet Indonesia terhadap pidato politik Jokowi yang berapi-api,” kata pakar komunikasi dari Lembaga Pemantauan Media Sosial PoliticaWave, Sony Subrata, Jakarta, Senin, (15/7/2019).

Sony mengatakan percakapan tentang tagar Visi Indonesia mencapai 14.400 di twitter. Hal itu menunjukkan kinerja periode pertama Jokowi bisa menjangkau semua lapisan masyarakat.

“Warganet Indonesia berharap agar Indonesia menjadi negara yang maju dan bersaing di dunia internasional,” ucap dia.

Jokowi sebelumnya membeberkan lima hal saat menyampaikan visi Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera. Dalam pidato yang berlangsung 30 menit itu, Jokowi menyinggung soal pentingnya toleransi dan keberagaman di Indonesia.

Mantan Wali Kota Solo menekankan tidak ada toleransi bagi mereka yang berupaya mengganggu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

“Kita ini memiliki norma agama, etika, dan tata krama ketimuran. Kita punya budaya yang luhur. Kita harus ingat ini, Pancasila adalah rumah bersama sebagai saudara se-bangsa dan se-Tanah Air. Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila,” ujar Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan meriah para pendukungnya, Minggu, 14 Juli 2019.

Jokowi juga akan mempermudah perizinan bagi para investor. Dia tidak ingin ada perizinan yang berbelit-belit. Karena masuknya investasi akan membuka lapangan pekerjaan.

Jokowi bahkan tak segan mencopot jajarannya yang menghambat investasi. “Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan,” tegas Jokowi.

Sikap Jokowi yang menyampaikan pidato secara berapi-api itu pun mendapat dukungan dari warganet. Mereka memuji penampilan Mantan Gubernur DKI ini dari atas mimbar.

Banyaknya dukungan dan pujian terhadap pidato Jokowi ini, menjadikan #VisiIndonesia, sempat memuncaki trending topic di Indonesia.