DPP PSI Keluarkan SK Terbaru, Sekertaris PSI Makassar di Jabat Irfan Darmawan NM

Foto : Irfan Darmawan NM dan Affandi Ibrahim


Zonamakassar.com, Makassar – DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Makassar menerima SK Kepengurusan dari DPP PSI.

SK per tanggal 03 Desember 2019 dengan Nomor : 194/SK/DPP/2019 ini menetapkan Affandi Ibrahim sebagai Ketua dan Irfan Darmawan NM sebagai Sekretaris, Syahrul Nasir sebagai Bendahara serta Henri Wakil Ketua 1 DPD PSI Kota Makassar.

Saat dihubungi, Irfan Darmawan mengaku telah mengetahui adanya SK dari DPP PSI yang telah mengesahkan namanya sebagai sekretaris.

“Iya sudah tau, tadi kita komunikasi sama Ketua.”Ucapnya Singkat, Rabu, (26/12/2019).

Ia menambahkan jika dirinya siap bekerja dan menjadikan PSI sebagai partai yang menarik untuk kaum millenial.

“Kita sudah siap bekerja, pokoknya jelang pilkada serentak 2020 kita akan solidkan pengurus juga mengajak kaum millenial untuk bergabung.” Tambahnya.(**)

Jelang Pemilu, GP NasDem Ingatkan PSI Jangan Menjadi Pahlawan Kesiangan

Ivanhoe Semen Wakil Ketua Umum DPP GP Nasdem

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Garda Pemuda NasDem (GP NasDem) mengapresiasi semangat kebangsaan yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam acara Festival 11 di Medan, Senin, 11 Maret 2019.

Namun organisasi sayap kepemudaan Partai NasDem ini menambahkan, sebagai sesama kaum muda yang peduli terhadap masa depan republik ini, PSI tidak seharusnya mengklaim layaknya pahlawan kesiangan yang telah melakukan semuanya itu.

Wakil Ketua Umum GP NasDem, Ivanhoe Semen, menyebutkan, “Banyak kader NasDem yang juga melakukan kerja-kerja kemanusiaan seperti apa yg dilakukan oleh PSI, tetapi kami tidak secara sepihak melakukan klaim bahwa hanya kami yang berbuat. Karena mungkin banyak juga partai lain yang melakukannya tanpa melakukan publikasi dan sorotan media, tetapi hasilnya dirasakan langsung oleh yang bersangkutan.” ungkapnya kepada media (13/03/2019).

Ivanhoe menyebutkan bahwa kader NasDem lainnya yang juga memberikan tanggapan terhadap pernyataan Grace Natalie, Birgaldo Sinaga, juga sempat membela tersangka kasus penistaan agama di Sumatera Utara, Meiliana. Melalui tulisannya, ia juga menggalang dana untuk memastikan anak-anak Meiliana tetap melanjutkan pendidikan. Hal-hal ini dilakukan oleh Birgaldo sebagai langkah-langkah di bawah koordinasi pimpinan Partai NasDem.

“Begitu juga perihal SKB 3 Menteri dan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Sebagai kader NasDem dan seorang Kristiani, saya tau persis apa yang diperjuangkan oleh Partai NasDem terkait hal itu,” tambah Ivanhoe.

Terkait klaim yang disampaikan oleh PSI perihal caleg-calegnya yang bukan eks-koruptor, NasDem juga merupakan salah satu partai politik yang mana 100% caleg-calegnnya tidak menyandang status eks-koruptor/terpidana korupsi.

Ivanhoe juga menjelaskan, bahkan dalam proses penjaringan caleg calon kepala daerah dan calon anggota legislatif, NasDem adalah pelopor Partai Anti Mahar. Ivanhoe juga mempersilakan PSI untuk bertanya kepada kepala daerah dan caleg-caleg yang diusung oleh NasDem terkait hal ini.

“Boleh melakukan gerakan untuk menarik simpati masyarakat, tetapi jangan merasa paling hebat sendiri dan tidak mau jujur mengakui prestasi yang telah dilakukan oleh partai yang lain. Ketua Umum NasDem, Bapak Surya Paloh, selalu berpesan kepada kami untuk senantiasa berkompetisi dalam harmoni,” tutup Ivanhoe.(*)

Caleg PSI Jadi Tersangka Usai Kampanye Di Kampus

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Salah satu Caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi tersangka karena telah berkampanye di dalam Kampus. (23/02/2019)

Ranat menjadi tersangka lantaran menggelar kampanye di kampus Sekolah Tinghi Ilmu Ekonomi Pembangunan.

“Iya betul (tersangka), inisialnya RMP,” kata Ketua Bawaslu Tanjungpinang Muhamad Zaini, Sabtu (23/2/2019) .Dikutip Dari Detik.com

Menurut Zaini, Ranat adalah Caleg PSI Dapil Bukit Bestari, Tanjung Pinang.

Sosialisasi yang dilakukan dia (Ranat) Dilakukan Awal Bulan Januari lalu.

“Jadi dia melakukan kampanye di kelas, mengenalkan diri, mensosialisasikan diri sambil membagikan kartu nama untuk sejumlah mahasiswa di STIEP,” katanya.

Laporan pun diterima Bawaslu Tanjungpinang lalu melakukan penyilidikan selama 14 Hari.

Bawaslu Tanjungpinang, yang saat itu menerima laporan, lalu melakukan penyelidikan selama 14 hari. Lalu, setelah disetujui, disetujui dan tidak disetujui.

“Kemudian dinaikkan ke atas, penyidikan, dilakukan di Bawaslu, penyidikan di pihak kepolisian dilakukan 14 hari juga. Setelah itu, penuhi semuanya dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian dari kejaksaan juga memenuhi tidak semuanya. Lalu terhadap Ranat sudah resmi jadi tersangka. Jadi sudah selesai di Sentra Gakkumdu, terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, ”katanya.

Zaini menambahkan Ranat disangkakan dirilis UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 521 juncto 280. Ranat terancam hukuman 2 tahun penjara.

“Minta di situ (di UU itu) melarang melakukan kampanye di tempat pendidikan. Jika melakukan kampanye di tempat pendidikan, termasuk di tempat yang ditolak, maka sanksinya 2 tahun penjara dan sanksi denda Rp 24 juta, ”pungkasnya. (*)