100 Ribu Avenger Akan Dikerahkan Danny Pomanto Saat Kampanye Akbar Jokowi di Makassar

ZonaMakassar.Com, Makassar – Ketua Dewan Penasehat Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin di Makassar, Danny Pomanto sudah bersiap menyambut kampanye akbar Calon Presiden (Capres) nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) di Lapangan Karebosi Makassar, Minggu (31/3/2019) nanti.

Danny Pomanto mengaku akan mengerahkan 100 ribu Avengers atau relawan saat kampanye akbar Jokowi di Makassar nantinya. Danny mengaku 100 ribu Avengers tersebut belum seluruhnya, pasalnya ada sekira 260 ribu Avenger yang ia miliki.

“Saya punya Avengers (relawan) itu sekitar 260 ribu. Jadi kalau target 100 ribu massa bisa saya penuhi,” ujarnya kepada sejumlah wartawan yang menemuinya, Kamis (28/3/2019).

Danny mengaku saat ini dirinya fokus bagaimana kampaye akbar Jokowi di Makassar bisa berjalan meriah dan dihadiri banyak massa.

” Kalau kampanyenya berlangsung jam 09.00 Wita akan banyak massa karena tidak terlalu panas. Kalau jam 2 siang bisa orang lari karena kepanasan,” jelasnya.

Danny menambahkan saat ini memikirkan akses para relawan Jokowi untuk memasuki Lapangan Karebosi sebagai tempat kampanye akbar.

Timses Sebut Camat di Makassar Hanya Deklarasi, Bukan Ajak Pilih Jokowi

ZonaMakassar.Com, Jakarta – Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) – Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily menganggap tidak ada yang salah dari deklarasi dukungan yang dilakukan sejumlah camat di Makassar. Ace menilai para camat tersebut tidak melakukan kampanye dan tak mengajak masyarakat untuk memilih Capres dan Cawapres nomor urut 01.

“Saya kira kalau bentuknya bukan ajakan tetapi menunjukan sikap politik kenapa harus dipersoalkan?,” kata Ace di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen yg dikutip Suara.Com, Jumat (22/2/2019).

Menurutnya, sejumlah kepala daerah dan pejabat paham dengan aturan-aturan undang-undang pemilu. Politikus Partai Golkar ini menuturkan, jika ada kepala daerah menyatakan dukungan politiknya di luar hari kerja atau dalam kondisi cuti, maka kepala daerah itu tidak bisa disebut berkampanye.

“Jadi kita harus lihat konteksnya karena setiap WNI memiliki hak konstitusional menentukan hak politik,” ujarnya.

Namun, apabila memang ada pihak yang menilai kejadian itu sebagai bentuk pelanggaran, Ace menyarankan untuk melaporkannya ke pengawas pemilu.

“Kalau dinilai melanggar aturan tentu silahkan saja untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang yang terkait proses tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya sebuah video viral di media sosial menunjukkan sejumlah camat di Makassar mengutarakan dukungannya untuk Jokowi dan beberapa dari mereka menggunakan seragam Aparatur Sipil Negara (ASN).